Apeksi Tegaskan Tolak Penghapusan Honorer dan dampaknya
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengatakan masalah tenaga honorer menjadi perhatian pemerintah pusat. Terlebih, menurutnya, ini tahun politik sehingga jangan sampai penyelesaian masalah tersebut malah tidak fokus.
Apeksi Tegaskan Tolak Penghapusan Honorer dan dampaknya
"Jangan sampai yang sekarang ditunggu-tunggu malah nggak jelas. Jangan sampai nggak diakselerasi. Padahal presiden kan jelas (menyelesaikan honorer)," kata Bima Bima yang juga Wali Kota Bogor saat menghadiri pembukaan Rakorkomwil Apeksi di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Ahad (7/5/2023).
Saat ditanya apakah Apeksi menolak rencana pemerintah pusat soal penghapusan honorer? Bima Arya menjawab "Ya kira-kira seperti itu (menolak)," ucapnya.
Sebenarnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sudah merepons agar jangan sampai ada pemberhentian honorer. "Hanya saja, formulasinya yang belum selesai. Akan seperti apa," ujarnya.
Bima mengatakan Rakorkomwil III Apeksi di Kota Cilegon adalah strategis sebab wali kota yang tergabung di wilayah III merupakan yang terbesar di Indonesia sehingga diharapkan aspirasinya bisa didengar.
Penghapusan Honorer dan dampaknya
Dalam konteks phase-out/penghaspusan Honorer akhir tahun 2023, pendekatan inklusif yang menjadi kepentingan semua pihak harus dipilih. Penghapusan upah seharusnya tidak hanya mencerminkan agenda pemerintah untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan, tetapi juga hak-hak pekerja dan dampak dari kebijakan tersebut.
Negara harus memperhatikan kebutuhan pekerja dan melindungi mereka yang terkena bonus pengunduran diri secara memadai. Dalam tantangan ini, semua pihak harus bekerja sama dan terbuka untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.
Tegaskan Tolak Penghapusan Honorer dan dampaknya serta Menentang penghapusan upah dapat memberikan kita dorongan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil yang berpihak pada pekerja Indonesia. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik, dimana seluruh warga negara dapat bekerja dan hidup bermartabat dan sejahtera.
Deprivasi atau penghapusan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan implikasinya. Di sisi lain, penghapusan Honorer harus dilaksanakan dan direncanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan ketersediaan pekerjaan, kemampuan pengusaha atau lembaga untuk membayar biaya pribadi, dan perlindungan hak-hak pekerja.
Pemerintah Tegaskan Tolak Penghapusan Honorer dan dampaknya sehingga harus memastikan honorer juga menjadi bagian dari tenaga kerja Indonesia yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
Selain itu, reformasi harus dilaksanakan di seluruh sistem ketenagakerjaan Indonesia, tidak hanya pada penghapusan Honorer. Reformasi ini harus mencakup perubahan undang-undang, penguatan hak-hak pekerja, perlindungan pekerja migran, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, menolak pembatalan penghargaan juga bisa menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Penolakan ini bisa mendorong pekerja Indonesia untuk bersatu dan mempertahankan hak-hak mereka.
Relawan atau Honorer adalah pegawai yang bekerja tanpa status pegawai tetap dan biasanya menerima gaji yang lebih rendah dari pegawai tetap. Selain itu, pekerja honorer tetap tidak menikmati jaminan dan perlindungan sosial yang sama dengan pekerja tetap. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa honorer seringkali menjadi korban eksploitasi oleh pemberi kerja beserta badan usaha atau lembaga yang mempekerjakan honorer
Namun, keputusan untuk menghapus tenaga honorer tidak begitu mudah dilaksanakan. Banyak pihak yang khawatir dengan dampak keputusan tersebut ini. Apalagi untuk yang sudah lama berkarya dan medapatkan pekerjanya untuk kebutuhan hidupnya..
Tegaskan Tolak Penghapusan Honorer dan dampaknya juga mengkhawatirkan para pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah yang bergantung pada pekerja sementara untuk usahanya. Penghapusan biaya juga dapat mempengaruhi ketersediaan pekerjaan di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, penghapusan honorer juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang biaya alternatif lain untuk pengganti honorer. mengganti pekerja sementara dengan pekerja outsourcing atau pekerja outsourcing.
Tegaskan Tolak Penghapusan Honorer dan dampaknya, Namun, usulan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan atau eksploitasi oleh pihak pengusaha atau institusi yang mempekerjakan mereka. Selain itu, banyak yang khawatir bahwa penggantian honorer dengan karyawan kontrak atau outsourcing akan menimbulkan biaya yang lebih besar bagi pihak pengusaha atau institusi.
Dalam menyikapi penolakan terhadap penghapusan honorer, pemerintah perlu melakukan dialog yang intensif dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah juga perlu mengkaji dampak dan alternatif pengganti honorer dengan matang sebelum melakukan keputusan penghapusan.
