Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

poin penting pengangkatan honorer dalam revisi uu asn

 

REVISI UU ASN DAN NASIB TENAGA HONORER -

Dalam Hal ini kita akan membahas mengenai honorer dalam revisi UUD ASN di tahun 2023 memiliki Kabar gembira dari DPR RI Simak artikel di bawah ini solusi dari kebijakan ini bahwa Subtasinya adalah semuanya akan menjadi ASN dengan mengubah bentuk dari polarisasi ASN yakni akan adanya solusi dalam uud no 5 tahun 2014 dengan memperhatikan bahwa akan PNS, PPPK Fulltime, PPPK Parttime. Yang ada di pemerintahan hanya ada PNS 

Dalam Hal ini mendukung untuk profesional dalam bekerja. Bahwa hal diatas tergantung dari tugas yang diberikan sesuai dengan Fungsi dan wewenang dari atasannya. Oleh karena itu guru kelas akan menjadi fulltime.Sehingga dalam pelaksanaan admintrasi 

 poin penting pengangkatan honorer dalam revisi uu asn

 1. Revisi UU ASN untuk Mengubah Mindset ASN 

Perubahan UU ASN merupakan dorongan untuk mengubah mentalitas ASN, dimana meniti karir sebagai ASN akan ditentukan oleh kompetensi dan kinerja.

ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik untuk menjadikan negara berdaya saing sehingga rakyat lebih sejahtera. Inilah pandangan yang harus dimiliki ASN. “Semangat dari review UU ASN adalah bagaimana ASN akan mulai berpikir akan eksis sebagai ASN bukan karena status ASN-nya, tapi karena kinerjanya dan akan terus menghayati potensi kemampuannya.

2. Mendorong ASN Profesional 

RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka.

3. Penetapan Kebutuhan PNS dan PPPK Fleksibel RUU ASN, 

Dalam hal ini juga memberikan keleluasaan dalam menentukan kebutuhan PNS dan PPPK. Sebelumnya, instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan perubahan strategi organisasi, karena setiap perubahan formasi jabatan tertentu memerlukan persetujuan menteri.

“Dalam undang-undang yang baru, cara-cara teknis seperti Anjab ABK tidak lagi disebutkan dalam undang-undang, sehingga pilihan cara dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Banyaknya kebutuhan dan jenis. Posisinya juga akan disesuaikan. diserahkan ke agensi karena agensi lebih tahu kebutuhan mereka,”

4. Kesejahteraan PPPK ,RUU ASN juga mengamodasi isu kesejahteraan ASN, 

PPPK khususnya.  pada peraturan sebelumnya, PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun. Rencana pengelolaan kesejahteraan terlalu kaku untuk dikodifikasikan dalam undang-undang, sehingga sulit bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Ia menjelaskan dalam RUU ASN bahwa tunjangan PNS dan PPPK dipadukan dalam konsep apresiasi dan pengakuan ASN, yang merupakan bagian dari pengelolaan ASN dalam pakaiannya.

Perbaikan desain penghargaan dan pengakuan diimplementasikan secara luas dan tugas disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk membuat sistem lebih adil dan kompetitif.